Resume Tentang Penyimpangan Negara Konstitusi Di Indonesia

    Penyimpangan negara konstitusi di Indonesia, dibedakan atas dua yaitu :

1. Sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sampai berlakunya konstitusi RIS 27 Desember 1949

·        Periode 1945-1949

               Pada awal kemerdekaan negara Indonesia masih dalam masa peralihan hukum dan pemerintahan,         yang bertekad mempertahankan kemerdekaan yang baru di proklamasikan. Perhatian ditujukan untuk memenangkan kemerdekaan sehingga dalam pelaksanaa UUD 1945 terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusional. Pada saat itu berlaku pasal IV aturan peralihan yang menetapkan segala kekuasaan negara dijalankan oleh Presiden dengan bantuan komite nasional. 

               Penyimpangan konstitusional yang terjadi pada awal kemerdekaan yaitu :

• Komite Nasional Pusat berubah fungsi dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi  kekuasaan legislatif yang ikut menentukan garis-garis besar haluan negara atas dasar Maklumat Wakil Presiden Nomor X tangga 16 Oktober 1945
• Adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

• Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

               Periode ini ditandai dengan berlakunya negara Replublik Indonesia Serikat sebagai akibat  perjanjian Konferensi Meja Bundar. Berdirinya negara RIS dengan Konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya menimbulkan penyimpangan, antara lain : 

• Negara RI hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian
• UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai UUD negara bagian RI
• Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal
• Berlakunya sistem parlementer yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen
• Sebagai akibat sistem parlementer kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan di nilai negatif oleh DPR
• Terjadinya pertentangan politik diantara partai-partai politik saat itu

• Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

               Ciri pemerintahan pada masa UUDS 1950 adalah :

• Berlakunya sistem kabinet parlementer
• Presiden dan wakil presiden tidak dapat di ganggu gugat
• Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah
• Presiden berhak membubarkan DPR, dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan DPR dalam waktu 30 hari
• Dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka
• Konstituante gagal menetapkan UUD yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950

      2. Sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang yang terbagi atas masa   Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi

• Berbagai Penyimpangan pada masa Orde Lama (1959-1965)

               Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama adalah :

• Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam UUD 1945
• Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960 MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita"
• MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
• Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak APBN yang di ajukan oleh Presiden
• Pemimpin lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri
• Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin
• Berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok

• Berbagai Penyimpangan pada masa Orde Baru (1965-1998)

               Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah :

• Dalam praktek pemilihan umum terjadi pelanggaran misalnya perhitungan suara tidak jujur,dll
• Dibidang politik misalnya ormasnya hanya diperbolehkan berafiliasi pada Golkar, berlakunya demokrasi terpimpin konstitusional,dll
• Dibidang hukum misalnya belum memadai perundang-undangan tentang batasan kekuasaan presiden dan adanya banyak penafsiran terhadap pasal-pasal UUD 1945,dll
• Dibidang ekonomi misalnya keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta merebaknya KKN,dll

• Berbagai Penyimpangan pada masa Orde Reformasi

               Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Reformasi adalah :

• Belum terlaksananya kebijakan pemerintah Habiebie karena pembuatan perundang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto
• Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdulrachman Wahid
• Adanya perseteruan antara DPR dengan Presiden Abdulrachman Wahid yang berlanjut dengan  Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus "Brunei Gate" dan "Bulog Gate"
• Baik pada masa Abdulrachman Wahid maupun Megawati belum terselesaikannya masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya
• Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi

                Contoh Kasus Penyimpangan Kontitusi Di Indonesia


Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya – berikut ini adalah contoh Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA Tentang “Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM”
Mencermati kondisi dan perkembangan sosial-politik Indonesia saat ini, tentunya kekerasan dan pelanggaran HAM masih sangat mendominasi sebagai suatu agenda nasional yang harus diselesaikan dengan segera. Langkah yang diperlihatkan kebinet persatuan nasional (Gus Dur) dalam menuntaskan persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM, ternyata masih belum menyentuh subtansi yang sebenarnya. Hal ini mungkin disebabkan belum kuatnya kemauan politik dari kabinet Gus Dur untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga resistensi masyarakat menuntut proses peradilan baik para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM masih dan tetap akan mewarnai perkembangan sosial-politik Indonesia .
Politik kekerasan khususnya tindakan penghilangan secara paksa (penculikan) yang digunakan rezim otoriter Soeharto sebagai upaya menjawab dinamika dan gejolak politik yang berkembang di masyarakat (termasuk di daerah) selama berkuasa, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sehingga proses penyelesaian melalui pertanggungjawaban negara baik secara moral, politik maupun secara hukum tidak boleh diabaikan. Tragedy Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Penghilangan secara paksa (Penculikan aktivis) dan lain-lain merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius yang pernah terjadi di Indonesia dan tentunya politik kekerasan semacam ini tidak boleh terjadi lagi dalam situasi yang bagaimanapun.
Berbagai upaya maksimal telah dilakukan oleh keluarga korban melalui pendampingan beberapa lembaga masyarakat. Namun hingga saat ini upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang riil. Persoalan ini adalah persoalan kita semua yang tentunya negara harus mempertanggungjawabkanya. Sekali lagi, hal ini tentunya kembali pada political will pemerintah saat ini. Ketegasan, kesungguhan dan komintmen pemerintah dalam menjalankan kewajiban benar-benar sedang diuji, terutama dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.
Untuk itu, dalam aksi bersama untuk menyikapi personal ini, maka KontraS bersama para korban, saksi, saksi korban dan keluarga korban yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta para keluarga korban penculikan di Aceh menyampaikan beberapa pernyataan, desakan dan tuntutan sebagai berikut :

• Upayakan segera gencatan senjata dan hentikan segala bentuk kekersan Aceh.
• Segera tarik pasukan non organik dari daerah Aceh.
• Segera bentuk KPP HAM Aceh sebagai langkah awal yang konkret untuk menuntaskan pesoalan Aceh secara menyeluruh.
• Segera adili seluruh pelanggaran HAM (kekerasan negara) yang terjadi di Indonesia .
• Menuntut pemerintah untuk segera membentuk KPP HAM kasus penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan Soeharto.
• Menuntut pertanggungjawaban negara untuk menjelaskan keberadaan serta nasib korban-korban penculikan yang hingga kini belum kembali.
• Bebaskan keluarga kami dan mereka yang masih dalam proses penahanan pada kamp-kamp aparat keamanan di Aceh.
• Demikian beberapa pernyataan yang perlu kami sampaikan sebagai protes keras terhadap negara atas belum terselesaikannya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia . Semoga bangsa Indonesai mampun membangun Indonesia baru, Indonesia yang bebas dari tekanan, dan segala bentuk kekerasan.

sumber:  http://koleksi.org/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-beserta-gambarnya#.UYJvzkp_jqo